Berita Luwuk — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan peringatan keras kepada seluruh kepala daerah di Indonesia agar menghindari pesta mewah dan perjalanan luar negeri yang tidak penting. Instruksi ini disampaikan dalam rapat koordinasi bersama gubernur, bupati, dan wali kota yang berlangsung di Jakarta pada Senin (1/9/2025).
Fokus pada Kepentingan Rakyat
Baca Juga : Menhan: Presiden di Tanah Air terus pantau perkembangan situasi negara
Mendagri menegaskan bahwa kepala daerah adalah pejabat publik yang harus menjadi teladan dalam kesederhanaan. “Jangan ada lagi pesta ulang tahun mewah atau kunjungan ke luar negeri yang tidak jelas manfaatnya
“Jangan ada lagi pesta ulang tahun mewah atau kunjungan ke luar negeri yang tidak jelas manfaatnya. Uang rakyat harus digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Tito.
Pengawasan Ketat
Ia juga mengingatkan bahwa Kementerian Dalam Negeri bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memperketat pengawasan penggunaan anggaran daerah. Pemerintah memperkuat tata kelola keuangan daerah dengan menerapkan sanksi tegas sebagai instrumen untuk mendorong akuntabilitas dan mencegah pemborosan anggaran. Melalui pengawasan yang ketat, pemerintah membentuk budaya birokrasi yang efisien, jujur, dan berfokus pada kepentingan masyarakat secara menyeluruh.
“Kami tidak segan-segan menindak jika ada penyalahgunaan anggaran untuk kepentingan yang tidak relevan dengan kebutuhan rakyat,” tambahnya.
Instruksi Khusus
Dalam arahannya, Mendagri menekankan beberapa poin penting:
-
Anggaran perjalanan dinas luar negeri harus mendapat izin khusus dan jelas manfaatnya bagi daerah.
-
Setiap kegiatan seremonial harus sederhana, efisien, dan tidak menghamburkan APBD.
-
Kepala daerah diminta lebih sering turun ke lapangan mendengar aspirasi masyarakat.
Komitmen Pemerintah Pusat
Setiap kepala daerah harus menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara konsisten dalam setiap kebijakan dan tindakan pemerintahan. Dengan menunjukkan integritas dan komitmen terhadap pelayanan publik, sehingga mereka mampu membangun kepercayaan masyarakat, memperkuat legitimasi kepemimpinan, dan menciptakan sistem pemerintahan yang responsif, efisien, serta berorientasi pada kepentingan rakyat. Kepala daerah yang aktif menegakkan nilai-nilai tersebut akan menjadi teladan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka, dan berkeadilan, sekaligus mendorong partisipasi publik yang lebih luas dalam proses pembangunan daerah.
